Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sebagai langkah nyata, pembangunan Zona Integritas menjadi salah satu terobosan yang berdasar pada Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Bebas dari KKN, serta Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengedalian Intern Pemerintah. Artinya, reformasi birokrasi pun menyentuh semua kelembagaan termasuk lembaga pendidikan.Melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka langkah konkret dalam rangka mengakselerasi pencapaian program kerja Reformasi Birokrasi pada unit kerja dapat senantiasa dilakukan secara bertahap. Sebagai lembaga pendidikan, Zona Integritas pun tengah dicanangkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Sebagaimana adanya dasar hukum dalam mengupayakan Reformasi Birokrasi. 

Perlu diketahui pula, bahwa berdasarkan Laporan Indonesia Corruption Watch Tahun 2021) menjelaskan bahwa : "Setidaknya dari 2016 hingga 2021 semester satu, sektor pendidikan masuk dalam 5 besar korupsi berdasarkan sektor, bersama dengan sektor anggaran desa, transportasi, dan perbankan,“ Zona Integritas ini menjadi sebuah upaya dalam membentuk pemerintahan yang bersih, berkinerja tinggi serta akuntabel. Pemerintah yang efektif serta efisien dengan memiliki Pelayanan Publik yang baik serta berkualitas. Sebagai upaya menciptakan ZI maka setidaknya ada unsur pengungkit 6 area diantaranya : Manajemen Perubahan, Tatalaksana, Manajemen SDM, Akuntabilitas, Pengawasan Pelayanan Publik. Dari area yang sudah ditentukan, perubahan diharapkan dapat dilakukan secara bertahap hingga bertujuan dalam membentuk pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.